PENIPUAN BERKEDOK KOPERASI MERESAHKAN

Jakarta: Maraknya penipuan mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belakangan ini menyiratkan lemahnya pengawasan dan perhatian terhadap badan usaha berbasis anggota tersebut. Masyarakat umumnya masih beranggapan koperasi sebagai lembaga binaan pemerintah yang diawasi ketat, sehingga seringkali lengah ketika mendapatkan penawaran pinjaman maupun tabungan dari koperasi. Padahal tugas pemerintah untuk menyosialisasikan fungsi dan peran koperasi ke tengah masyarakat.
Demikian kesimpulan mengemuka dalam dialog interaktif dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) Jumat (28/9/18) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Kamaruddin Batubara, Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan dan Ketua Pengurus KSP Makmur Mandiri Tumbur Naibaho. Koordinator Forkom KBI Irsyad Muchtar mengatakan sejak September ini pihaknya sudah menerima tiga laporan penipuan berkedok KSP. Kendati metode penipuannya sangat sederhana, namun masyarakat tetap saja terkecoh. Pihak penipu hanya menawarkan pinjaman online tanpa bunga melalui whatsapp hingga Rp250 juta dengan syarat foto KTP, KK dan Buku tabungan bank. Setelah itu korban diminta mentrasfer sejumlah uang sebagai setoran biaya administrasi ke rekening yang sudah ditentukan oleh penipu. Selanjutnya, bisa ditebak penipu langsung menghilang alias tidak bisa dihubungi lagi.

SOSIALISASI NIHIL

Mengapa masyarakat begitu mudah percaya dengan penipuan berkedok koperasi itu. Menurut Kamaruddin Batubara fenomena seperti itu cerminan dari mudahnya masyarakat terbuai iming-iming. Padahal yang namanya iming-iming adalah harapan yang tidak pasti. Sayangnya, lanjut dia lagi, sosialisasi pemerintah ataupun lembaga lainnya terhadap koperasi juga sangat lemah.” Saya kira harus ada revitalisasi personal terhadap pihak yang selama ini sering mengaku sebagai pembina maupun pengawas perkoperasian, tapi pada kenyataannya tidak berbuat apa-apa,” ujarnya. Kopsyah BMI merupakan koperasi yang sangat sering jadi objek penipuan lantaran populer dengan program hibah rumah gratis. “Korban mengaku telah didatangi petugas dari Kopsyah BMI yang akan mendapatkan rumah gratis tapi harus membayar uang administrasi sebesar ratusan hingga jutaan rupiah dan sering menerima konfirmasi dari masyarkat baik melalui telepon, medsos dan datang langsung ke kantor. Padahal kami tidak pernah memungut dana apapun untuk program tersebut dan tidak ada fasilitas pinjaman online,” tegasnya.
Senada dengan itu, Iwan Setiawan menambahkan koperasinya sudah sejak lama jadi bulan-bulanan penipu. ” Saya bahkan sering dilaporkan ke pihak berwajib karena masalah itu. Tapi saya katakan bahwa hal itu hanya ulah penipu sebab KSP SB punya mekanisme manajemen yang sudah baku, dimana lalu lintas keuangan hanya melalui rekening perusahaan bukannya tabungan pribadi,” ujarnya. Keresahan juga dialami Tumbur Naibaho. KSP Makmur Mandiri yang dipimpinya juga sering jadi objek penipuan. “Saya kira harus ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, misalnya menggencarkan sosialisasi koperasi dari anggota untuk anggota, sehingga masyarakat semakin sadar bahwa koperasi tidak melayani kecuali anggotanya,” pungkas Tumbur. Sedangkan Ketua Koperasi Abdi Kerta Raharja Farida menilai modus penipuan itu akan terus berulang selama pemerintah tidak berani menindak koperasi yang sudah salah fungsi alias abal-abal.

*PRIHATIN*

Dihubungi terpisah, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM Suparno mengakui maraknya penipuan atas nama koperasi tersebut. ” Saya prihatin dengan kejadian ini dan akan saya koordinasikan dengan dinas koperasi di daerah untuk melakukan sosialisasi tentang kegiatan KSP di daerah masing-masing,” ujarnya. Menurut Suparno, selama ini belum ada koperasi yang sudah melakukan transaksi secara online, karenanya dia meminta agar masyarakat harus hati-hati jika mendapat tawaran pinjaman secara online. Karena besar kemungkinan hal itu adalah upaya penipuan.
Namun demikian, sambungnya, langkah yang akan diambil pemerintah tersebut hanya bersifat preventif , justru para pegiat koperasi sendiri yang harus membentengi diri dengan mekanisme manajemen dan organisasi yang lebih baik (*)

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *